NOMOR FATWAPRIHAL
Fatwa 25/KMA/III/2009Permohonan Opini Hukum Mengenai Kewenangan Bank Indonesia Untuk Mengatur Penghapusan Hak Tagih Aset Finansial Bank Indonesia
Fatwa 28/KMA/III/2009Ketentuan Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Wakil Kepala Daerah Yang Melakukan Tindak Pidana
Fatwa 29/KMA/III/2009
Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI Terhadap Terpidana Mati Yang Belum Menentukan Sikap
Fatwa 30/KMA/III/2009Permohonan Fatwa Atas Ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD
Fatwa 35/KMA/III/2009Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung RI.
Fatwa 38/KMA/IV/2009Ketentuan Perampasan Benda/Harta Milik Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
Fatwa 45/KMA/IV/2009Mohon Fatwa Dan Perlindungan Hukum
Fatwa 052/KMA/III/2009Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang-Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak meiihat dari organisasi mana mereka berasal.
Fatwa 59/KMA/V/2009Mahkamah Agung tidak berada pada posisi untuk memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang kecuali dalam hal perkara yang konkrit yang diajukan kepada badan peradilan
Fatwa 118/KMA/IX/2009Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lain
PERTIMBANGAN DAN NASEHAT HUKUM MAHKAMAH AGUNG

EKSEKUSI dan LELANG Dalam Hukum Acara Perdata

HIYAL ASY SYARIYAH Dalam Praktek Hibah dan Wasiat
Makalah Tuada Agama
Pelaksanaan Program-Program Prioritas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Peradilan Agama
Pemecahan Permasalahan Hukum Lingkungan Peradilan Agama Bahan Rakernas 2011
Permasalahan Hukum Perkawinan Dalam Praktek Pengadilan Agama-1
Problematika Pelaksanaan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanIndonesian