Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.

DASAR HUKUM

  • (Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) R.Bg.
  • Pasal 237 – 241HIR/ Pasal 273-277 R.Bg., Pasal 242 – 243 HIR/ Pasal 278 – 281R.Bg, dan Pasal 12- 14 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.
  • SEMA No. 10 Tahun 2012, tentang Pemberian Layanan Hukum
  • Perma No. 1 Tahun 2014 tentangPedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
  • SK Dirjen Badilum No : 52/DJU/SK/HK.006 /5 / Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

SYARAT-SYARAT BERPERKARA SECARA PRODEO

Mengajukan permohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tertulis atau lisan. Permohoan tersebut dilampiri :

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa /Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar Penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu ; atau

Menyerahkan/Memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk(KTP) kepada Petugas Layanan Informasi Pengadilan untuk selanjutnys dilakukan penelusuran melalui aplikasi Basis Terpadu data Penduduk Miskin (TNP2K), salah satu Inovasi Peradilan Agama.

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanIndonesian