DASAR HUKUM

Dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan pemberian Bantuan Hukum bagi Warga Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Pasal 1 (1) : Pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan pembebasan biaya perkara, Sidang di luar gedumg Pengadilan, dan Posbakum di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1(4) Layanan Pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

Pasal 1(5) : Sidang   di  Luar   Gedung    Pengadilan  adalah  sidang   yang   dilaksanakan secara    tetap,    berkala   atau    sewaktu-waktu    oleh   Pengadilan    di  suatu tempat  yang   ada   di  dalam    wilayah  hukumnya   tetapi  di   luar   tempat kedudukan    gedung   Pengadilan   dalam    bentuk   Sidang    Keliling   atau Sidang   di  Tempat   Sidang  Tetap.

Pasal 1(6) : Posbakum   Pengadilan   adalah   layanan   yang   dibentuk   oleh   dan   ada pada   setiap    Pengadilan   tingkat   pertama  untuk   memberikan  layanan hukum    berupa    inforrnasi,    konsultasi,     dan   advis    hukurn,     serta pembuatan     dokumen     hukum      yang     dibutuhkan     sesuai      dengan peraturan perundang-undangan   yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman,   Peradilan   Umum,    Peradilan   Agama,   dan   Peradilan   Tata Usaha Negara.

Seperti dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 di bawah ini

SYARAT MENDAPATKAN LAYANAN POSBAKUM

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

[1]  Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah, atau

[2]  Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau

[3]  Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

MEKANISME LAYANAN POSBAKUM

Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan, dengan melampirkan :

– Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau

– Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau

– Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.

Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.

JASA YANG DILAYANI

Jasa Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bantaeng, yakni :

– Pemberian Informasi

– Advis

– Konsultasi Hukum

– Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan

PENERIMA JASA LAYANAN BANTUAN HUKUM

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mempu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tampa dipungut Biaya

Apabila Penerima Layanan Posyankum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di saat sidang pengadilan, maka petugas Posyankum Pengadilan Agama Bantaeng akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagai mana dimaksud dalam UU NO. 16 Tahun  2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (GRATIS )

Hindari segala bentuk percaloan yang mengatasnamakan aparat Pengadilan…!!
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanIndonesian