PERKAWINAN SEBAGAI PERJANJIAN

Sebelum menelusuri lebih jauh terkait dengan perkawinan termasuk pernjanjian, akan sangat penting untuk mengetahui pengertian perjanjian dan perkawinan itu sendiri. Menurut KBBI perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam kesepakatan itu. Menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan dua pengertian di atas dapat ditemukan unsur penghubung antara perjanjian dan perkawinan, yakni ikatan. Sebuah perjanjian cenderung mengikat antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya begitupun dengan perkawinan, sehingga dapat pula dikatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian. Menilisik lebih mendalam terkait hal tersebut, maka akan semakin jelas bahwa perkawinan merupakan perjanjian mulai dari proses perkawinan, masa perkawinan bahkan hingga berakhirnya perkawinan. Dalam proses perkawinan terdapat rukun-rukun perkawinan yang merupakan syarat wajib sahnya sebuah perkawinan. Salah satu dari rukun perkawinan adalah akad nikah yang merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya ijab qabul. Menguak fakta lain, misalnya jika merujuk kepada Agama Islam, ada yang disebut shighat taklik Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 Huruf (e) taklik adalah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai laki-laki setelah akad berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di suatu masa yang akan datang. Sighat taklik ini tercantum di bagian belakang buku nikah. Meskipun ini bukanlah sebuah keharusan sesuai KHI Pasal 46 ayat (3) “Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian wajib diadakan di setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.” Namun ini membuktikan bahwa perkawinan penuh dengan perjanjian. Kemudian jika melihat ke dalam Undang-undang Perkawinan dibahas khusus terkait perjanjian perkawinan pada Bab V pasal 29 ayat 1-4 yang terurai sebagai berikut Ayat (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga kepada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Ayat (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukun agama dan kesusilaan. Ayat (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Ayat (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Kemudian diperluas lagi pemaknaanya oleh putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015 yang menyatakan perjanjian perkawinan tidak lagi dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi bisa juga dibuat setelah perkawinan dengan disebutnya sebagai perjanjian biasa dengan syarat -syarat tertentu(pastnuptial greement). Selain beberapa pertimbangan di atas, adanya bab-bab yang manegatur tentang hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan secara eksplisit mengandung arti bahwa perkawinan merupakan perjanjian horizontal untuk saling melaksanakan kewajiban dan hak selayaknya suami istri, bahkan secara sosial kemasyarakatan perkawinan dianggap sebagai bentuk janji kepada keluarga dan Tuhan untuk menjalin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka jelas dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan perjanjian.
Ekonomi Syariah sebagai Kasus Ranah Baru bagi Advokat

Belakangan ini perekonomian di Indonesia sedang booming dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah di Indonesia berawal dari munculnya perbankan berbasis syariah Read more

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(KDRT)

Perlu diketahui bahwa batasan pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004, Read more

TIPS MENGAJUKAN GUGATAN CERAI TANPA PENGACARA

Masalah perceraian dewasa ini semakin mengemuka, bahkan menurut data yang kami terima masalah perceraian adalah perkara yang mendominasi perkara di Read more

LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA MENDUKUNG E-GOVERNMENT

A. Pendahuluan Saat ini dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Untuk itu Indonesia harus mampu menyesuaikan diri agar Read more

Artikel yang Direkomendasikan

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanIndonesian