Peranan penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. 


Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang sebagai berikut ; 
 Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. 

Setiap Orang berhak: 
 a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; 
 b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; 
 c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan UndangUndang ini; dan/atau 
 d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan. 
 (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
 (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

 Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara historis dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi yang sudah berumur satu dasawarsa telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara. Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat. 



Transaparansi peradilan bagi Mahkamah Agung saat ini bukan saja menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi peradilan, secara perlahan akan terjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas warga peradilan1. Tersirat Maksud tersebut di atas bahwa ketersediaan instrumen pendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan kebutuhan yang mutlak menjadi perhatian penting bagi setiap Badan Publik dan perlu dipersiapkan dalam kegiatan pra-implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Informasi yang terbuka mencakup informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 


Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya terdiri atas: 

Informasi tentang profil badan publik, yang meliputi: 

Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik serta unit-unit dibawahnya. Struktur organisasi, gambaran umum tiap satuan kerja, profil singkat pejabat. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 

Nama program/kegiatan; 

Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi Target dan/atau capaian program dan kegiatan; Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; 

Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumahnya;

 Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik; Informasi khusus lain yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat; 

Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik; 

Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum. Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan; Informasi tentang laporan keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi : 

Rencana dan laporan realisasi anggaran. 

Neraca. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku. 

Daftar aset dan investasi. 

Ringkasan akses Informasi Publik sekurang-kurangnya terdiri atas 

Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima 

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik 

Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan 

Informasi Publik yang ditolak Alasan penolakan permohonan Informasi Publik 

Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau 

Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi; 

h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan; 

i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; 

j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta adalah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum antara lain: Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa; Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan; Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror; Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; atau Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sekurang-kurangnya terdiri atas: Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat: Nomor Ringkasan isi informasi Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi Waktu dan tempat pembuatan informasi Bentuk informasi yang tersedia Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip; Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan; Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain: Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik; Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; Surat-menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan; Data perbendaharaan atau inventaris; Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik; Agenda kerja pimpinan satuan kerja; Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya; Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan; Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja; Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Informasi Publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Informasi Publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pada Pasal 17 UU KIP, yaitu apabila dibuka dapat: Menghambat proses penegakan hukum; yaitu informasi yang dapat: Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu : Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasikekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; Sistem persandian negara; dan/atau Sistem intelijen negara. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional, yaitu Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; Rencana awal investasi asing; Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; Korespondensi diplomatik antarnegara; Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi seseorang menyangkut : Riwayat dan kondisi anggota keluarga; Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan Mahkamah Agung telah lebih dahulu merealiasikan jauh sebelum Undang undang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah SK 144 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pengadilan. Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanIndonesian